Tolak Tambang PT DPM, YDPK Parongil Ingin Selamatkan Lingkungan dan Masyarakat

605
Keterangan  foto : Diakones Anward br Nababan didampingi Diakones Santun br Sinaga memberikan keterangan terkait dampak tambang.

DAIRI-dibaktinews.com

Demi selamatkan lingkungan dan masyarakat Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Parongil tetap konsisten melakukan penolakan keberadaan tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM).

“Sejak  tahun 2008 kami tetap konsisten menolak keberadaan pertambangan di Kecamatan Silima Pungga Pungga,” kata Diakones Anward br Nababan Koordinator Pengorganisasian didampingi Diakones Santun br Sinaga kepada wartawan saat ditemui di Kantor YDPK Parongil, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi, Selasa (29/9/2020).

Walaupun perjuangan YDPK  sampai sekarang ini dianggap angin lalu, baik oleh pemerintah maupun pihak PT DPM. Bagi YDPK tidak ada perjungan yang sia-sia , karena perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun mencari uang.

“Kami hanya ingin pertambangan seng dan timah ini ditutup demi keselamatan lingkungan dan masyarakat, serta untuk berkelanjutan kehidupan,” kata Anward.

Menurut Anward, kehadiran pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti tanah dan sumber mata air. Desa Sopo Komil itu terletak di hulu sungai, bila terjadi kerusakan disana maka yang akan rusak bukan hanya dihulu, tetapi sampai ke hilir.

PT DPM rencananya akan membuat bendungan tailing di sekitar Desa Sopo Komil untuk menampung limbah dari pertambangan. Padahal Kabupaten Dairi merupakan zona merah patahan gempah dan rawan longsor dan banjir.

“Jika suatu saat terjadi gempa, maka bendungan itu berpotensi akan jebol dan  limbah tersebut akan membanjiri beberapa kecamatan, antara lain, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Siempat Nempu Hilir bahkan sampai ke Provinsi Aceh,” ujar Anward.

Selain itu kata Anward, rencanaya PT DPM akan membawa konsentrat hasil tambang sampai ke Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara dan setiap harinya diperkirakan akan ada 50 mobil truk bermuatan konsentrat yang akan melintas.

Lebih lanjut kata Anward, untuk kebutuhan air minum bagi 8 desa, masyarakat parongil bergantung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana sumber mata airnya berasal dari hutan yang berada di dekat pusat tambang.

“Dipastikan  sumber mata air pasti terganggu bila kegiatan tambang mulai beroperasi. Pada saat bencana banjir bandang yang terjadi dua tahun lalu saja, 51 hari kami tidak bisa mendapatkan air karena sumber mata air PDAM rusak,” sebutnya.

“Bila air tercemar bagaimana nanti kebutuhan air minum dan air untuk pertanian. Kami tidak ingin kejadian seperti Lapindo di Jawa Timur terjadi di sini” ucapnya.

Ditambahkan keduanya, YDPK berharap kepada pemerintah untuk berpikir kritis dan segera menutup pertambangan PT DPM, karena Kabupaten Dairi berada di zona merah lempengan gempa, rawan longsor dan banjir.

Bagaimana pemerintah bisa membangun industri besar yang rawan bencana, padahal Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan itu harus memperhitungkan aspek kebencanaan.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan uang yang sebentar untuk PAD, tetapi seharusnya petani diajari lebih baik, agar berdaulat atas tanahnya, bisa makan dan menyekolakan anak-anaknya serta bisa menabung dari tanahnya,” pinta keduanya. (junita)