Tunggakan Peserta BPJS Mandiri di Dairi Mencapai 13 Miliar

371
Sosialisasi keringanan pembayaran tunggakan JKN.

DAIRI-dibaktinews.com

Tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri di Kabupaten Dairi mencapai 13 miliar. Dari 227.758 peserta BPJS yang menunggak iuaran sebanyak 25.318 orang.

Hal itu disebutkan, Kepala BPJS Kesehatan Dairi, Radiah Nazmah Sari kepada wartawan saat sosialisasi program keringanan pembayaran tunggakan JKN (Relaksasi Tunggakan) di Ofal Cafe, Jalan Pahlawan Panji Sibura-bura, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Rabu (23/9/2020).

Dengan besarnya tunggakan tersebut, BPJS Kesehatan Pusat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tunggakan. Dalam hal ini, kata Radiah pemerintah memberikan solusi bagi peserta yang menunggak iuran boleh hanya membayar tunggakan 6 bulan plus satu bulan berjalan untuk mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan.

“Namun, sisanya tetap harus dibayar peserta BPJS dengan cara mencicil,” kata Radiah.

Sementara Staff Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Cut Syaila yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan, sosialisasi program keringanan pembayaran tunggakan JKN sesuai Perpres nomor 64 Tahun 2020.

“Tujuannya untuk memberikan keringanan finansial bagi peserta dalam masa pandemi Covid-19, meningkatkan peluang untuk keaktifan peserta dan meningkatkan potensi penerimaan iuran,” ucap Cut Syaila.

Program relaksasi ini diperuntukan bagi peserta JKN Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang memiliki tunggakan lebih 6 bulan.

Melalui program relaksasi, bagi peserta yang mempunyai tunggakan iuran dan terasa berat untuk membayar tunggakan sekaligus dapat mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan.

“Syaratnya, cukup membayar 6 bulan plus satu bulan berjalan, maka kartunya langsung aktif untuk digunakan pelayanan kesehatan. Dengan catatan sisa iuran yang masih tertunggak dicicil mulai Januari sampai Desember 2021,” sebut Cut Syaila.

Lebih lanjut dijelaskannya, relaksasi tunggakan diberikan sampai dengan Desember 2020 dan sisa tunggakannya harus dilunasi paling lambat sampai dengan Desember 2021. Untuk besaran tunggakan yang dibayarkan paling sedikit 6 bulan tunggakan dan untuk aktivasi peserta ditambahkan pembayaran iuran bulan berjalan.

Peserta dapat melunasi seluruh sisa tunggakan atau mengikuti program cicilan setelah mengikuti program relaksasi tunggakan dan telah membayarkan tunggakan.

Apabila sampai akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka program keringanan pembayaran tunggakan JKN batal secara otomatis dan seluruh tunggakan akan ditagihkan pada bulan berikutnya. Peserta yang sudah mengajukan relaksasi tunggakan dapat dapat mengajukan kembali program relaksasi tunggakan selama tahun 2020.

‘Apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap di FKRTL yang diperolehnya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan (INA CBG’s awal) untuk setiap bulan tertunggak (Max 12 bulan tunggakan dengan max nilai denda 30 juta),” terang Cut Syaila.

Melalui kegiatan ini pihak BPJS berharap para peserta bisa menyebar luaskan informasi kepada masyarakat luas terutama yang memiliki  tunggakan, tetapi ingin menggunakan kembali kartu BPJS Kesehatannya melalui program relaksasi. (junitha)