Hinca Panjaitan Ajak Semua Pihak Awasi Penggunaan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

257
Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

JAKARTA –dibaktinews.com

Sejumlah potensi korupsi dalam penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, bisa saja terjadi saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi, karena pandemi virus tersebut.

Hal itu disampikan anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan melalui telepon selulernya usai mengikuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (01/05/2020). Disebutkannya, potensi korupsi tersebut tidak hanya dikhawatirkan terjadi di kota besar. Namun, bisa saja terjadi di daerah seperti di kabupaten-kabupaten.

“Misalkan, penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya, atau jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan,” kata Hinca.

Tak hanya itu, kemungkinan juga bisa terjadi pungutan-pungutan yang dilakukan oknum tertentu. Data penerima yang amburadul juga perlu diantisipasi.

Apalagi menurut  Hinca, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), disini potensi penyelewengannya sangat besar sekali.

“Kalau data saja bermasalah, pasti bakal ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat bantuan,” sebut Hinca.

Lebih lanjut Hinca menjelaskan, bahwa dana realokasi APBD itu dianggarkan  untuk menangani Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu harus dipastikan sampai ke masyarakat secara benar kualitas dan kuantitasnya.

“Kita semua mesti awasi mulai dari hulu ke hilirnya di setiap Pemkab terutama di Sumatera Utara, agar benar-benar sampai ke masyarakat. Sekali lagi, awasi pendanaan APBD yang direalokasi sampai distribusinya ke rakyat,”tegas Hinca menutup pembicaraan.

Sebelumnya, dilansir dari Merdeka.com, Rabu (29/4/2020) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memonitor penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. KPK membentuk Satuan Tugas khusus dari Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan.

Besaran anggaran yang dipantau adalah Rp. 405,1 triliun yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020. Firli mengatakan, KPK fokus pada program, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

“Apa yang sudah dilakukan KPK antara lain kami fokus pada program kesehatan dan social safety net. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena dua itu yang memang menjadi perhatian kami karena ini menyangkut dengan hak orang banyak,” kata Firli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (29/04/2020).

KPK juga memantau anggaran yang sudah direalokasi oleh pemerintah daerah. Total APBD yang direalokasi untuk penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia sebesar Rp. 56,57 triliun.

Firli menyebutkan, KPK bekerjasama dengan Pemda agar anggaran tersebut tidak dikorupsi. Firli mengingatkan, hukuman bagi korupsi anggaran kebencanaan adalah hukuman mati.

“Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukum pidananya adalah pidana mati,” tegasnya.

KPK juga memetakan bagian mana saja yang rawan korupsi. Wilayah itu adalah pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran APBN dan APBD, dan distribusi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Kata Firli, KPK sudah melakukan pencegahan dengan cara mengawasi bantuan sosial, penganggaran, hingga mengeluarkan surat edaran terkait gratifikasi. Firli juga mengatakan, KPK bekerja sama lembaga seperti LKPP dan BPKP, serta kepolisian dan kejaksaan untuk memantau penanganan Covid-19. (fajar).