Terkait Bantuan Sembako, ILAJ Resmi Laporkan Walikota Siantar ke KPK

426
LSM ILAJ Menunjukan surat laporan walikota Pematangsiantar ke KPK.

SIMALUNGUN-dibaktinews.com

ILAJ (Institute Law And Justice) kembali menyoroti kinerja Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah SE, MM. Kali ini mereka menyoroti terkait persoalan bantuan sembako yang dibagikan kepada masyarakat kota Pematangsiantar.

Sesuai dengan hasil rapat ILAJ atau Yayasan Lemabga Hukum dan Keadilan,  melalui putuskan resmi menyampaikan, laporan ke Komisaris Jendral Firli Bahuri selaku Ketua KPK Republik Indonesia,.

“Laporan yang kita sampaikan, terkait dugaan tindak pidana korupsi, sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut Fawer Full Fander Sihite yang merupakan Ketua ILAJ, Selasa, (28/4/2020).

Dalam surat pengaduan tersebut, Fawer Full Fander Sihite sebagai Pelapor dan Hefriansyah selaku Walikota Pematangsiantar sebagai terlapor.

Sementara Seketaris ILAJ, Frengki Simanjuntak mengatakan, Surat Nomor: 081/ILAJ/IV/2020 tertanggal 28 April 2020. Hal : Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi telah disampaikan.

“Karena situasi saat ini masih keadaan Covid-19, kita kirim surat tersebut melalui email resmi pengaduan KPK dan nomor Whatshap pengaduan masyarakat, begitu juga dengan tembusannnya yang kita tujukan kepada Kapolri, Kapolda Sumut dan Kapolres Pematangsiantar sudah kita kirim via email dan Whatshap,” sebutnya.

Informasi yang di himpun ILAJ, kalau paket sembako yang dibagi-bagikan kepada masyarakat sejumlah 15.555 paket, dialokasikan dana Rp. 200.000/ paket.

“Namun, hasil sementara dalam investigasi dilakukan oleh staf ILAJ, total paket bantuan tersebut hanya berkisar Rp. 170.000. Bahkan bisa lebih murah lagi, karena belanjanya dalam sekala besar,” ujar Frengki.

Sementara, Sabaruddin Sirait, SH selaku Bendahara ILAJ merinci, dugaan hitungan sementara yang dilakukan oleh ILAJ, paket sembako terdiri dari beras 10 kg harganya Rp 100 ribu. Kemudian, telur 30 butir senilai Rp 40 ribu.

Minyak makan merek Mirna 1 kg seharga Rp 10 ribu,  kacang hijau 1/2 kg seharga Rp. 10 ribu, gula 1/2 kg Rp. 10 ribu dan kalau jumlahnya ditotal hanya Rp 170 ribu per paketnya.

“Data yang kita dapat berdasarkan beberapa tempat penjual yang sudah di jalani oleh staf ILAJ,” terang Sabarudddin  saat ditemui wartawan di Kantor ILAJ di Jalan Desa Indah No 64, Pematangsiantar.

Lebih lanjut Sabaruddin menjelaskan, jika saat ini Pemko Siantar berdali adanya potongan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020, dalam penanganan Virus Corona (Covid-19).  Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Lalu kemamana dana yang lebih tadi, kata Sabaruddin.  Ini yang perlu diseliki oleh penegak hukum, oleh karena itu kita dari ILAJ segera menyuratinya KPK dan telah kita tembuskan ke Polda Sumut dan juga ke Polres Kota Pematangsiantar.  Dugaan total kerugian Rp. 30.000 x 15.555 paket kurang lebih dugaan korupsi Rp. 466.650.000. Tertuang dalam surat pengaduan tersebut.

“Meskipun dalam kondisi gawat darurat pemerintah daerah harus tetap menjujung ketaatan hukum dan keadilan serta melaksanakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999,” ucap mereka bertiga dan berharap KPK-RI segera memperosea surat laporan pengaduan yang telah disampaikan.

Terkait hal itu, Jubir Gugus Tugas Penaganan Covid-19 Peko Pematangsiantar, Daniel Siregar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menerima tentang surat pengaduan LSM ILAJ ke KPK.  (tm)