Hari Perempuan Sedunia Diperingati Dengan Peluncuran CATAHU Setiap Tahunnya

105
Hari perempuan sedunia yang diperingati di Jakarta.

Jakarta-dibaktinews.com

Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada, 8 Maret diperingati Komnas Perempuan  setiap tahunnya. Peringatan tersebut ditandai dengan peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU). Untuk tahun 2020 peluncuran CATAHU  dilakukan lebih awal, yakni  pada,  6 Maret 2020.

Hal ini dilakukan dengan tujuan, mengawali Hari Perempuan Sedunia dengan data kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019 di Tanah Air. CATAHU 2020 merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019.

Sebanyak 239  lembar formulir yang masuk atau 35% dari 672 lembar formulir yang diedarkan kepada lembaga-lembaga  mitra maupun data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dipetakan dan dihimpun sehingga diperoleh data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan serta rentang kekerasan yang terjadi.

Tercatat 431.471. kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari, 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719  kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan yang tersebar sepertiga provinsi  di Indonesia dan  1419  kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan.

Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277  merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam terekam dalam CATAHU 2020, dan temuan khusus yang didapatkan diantaranya:

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.

Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Terdapat Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus).

Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan,  tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak  berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Temuan khusus tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai tanggung jawabnya memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama kebijakan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal pencegahan, perlindungan, maupun penanganan, termasuk di ranah internet, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Oleh karena itu Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada Negara untuk : Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s.

Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM:  Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM, b) Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM, c) Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme  perlindungan perempuan pembela HAM.

Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: (a) Menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. (b) Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan.

Mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): (a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO, (b) Pemerintah bersama DPR RI merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (c) Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO, (d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO.

Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan.

Narasumber Komisioner: Mariana Amiruddin, Siti Aminah Tardi, Rainy Hutabarat, Retty Ratnawati

Narahubung:  Elwi Gito