Sudah 2 Bulan Pupuk Bersubsidi Langka Di Kabupaten Dairi

139
Petani di Kecamatan Gunung Sitember yang mengeluhkan kelangkaan pupuk.

DAIRI, Sidikalang-dibaktinews.com

Para petani di Kabupaten Dairi, keluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi sejak dua bulan terakhir. Akibatnya kelangkaan itu para petani terpaksa menunda melakukan pemupukan walaupun tanaman seharusnya sudah saatnya dipupuk.

Seperti yang dialami para petani yang berada di Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem.  Menurut salah seorang petani, Bonitra Sinulingga kelangkaan pupuk bersubsidi di daerahnya membuat petani menjerit.

“Dengan hilangnya pupuk subsidi di pasaran, ngak bisa memupuk lagi lah kami sekarang, mau pakai pupuk non subsidi harga terlalu mahal,”kata Bonitra.

Terkait kelangkaan pupuk tersebut, informasinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, telah mengajukan surat permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian RI dan Gubernur Sumatera Utara, guna mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kadis Pertanian Dairi, Herlina Tobing menjelaskan, bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan telah habisnya alokasi pupuk bersubsidi sejak, 2 September 2019 sesuai laporan 6 distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi.

Adapun distributor pupuk bersubsidi tersebut, yakni CV. Manik Pratama Jaya Sidikalang distributor Pupuk Urea (Pim), Martadiguna, Sidikalang distributor pupuk Urea (Pim), CV Karya Gemilang  Sidikalang distributor pupuk Urea (Pim).

CV Pratama Karya Sidikalang Distributor Pupuk Sp-36, Za, Npk dan Organik (Petrokimia), CV Mutiara Agro Lestari Sidikalang distributor pupuk Sp-36, Za, Npk Dan Organik (Petrokimia) dan PT Prima Tani Kabanjahe distributor pupuk Sp-36, Za, Npk Dan Organik (Petrokimia).

“Bahwa alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 ini memang mengalami kekurangan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2018 lalu.,”kata Herlina, Senin (16/9/19).

Menurutnya, setiap tahun jumlah lokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Dairi yang diterima jauh lebih rendah dari pada usulan kebutuhan pupuk  berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Pada tahun 2018 usulan kita untuk 5 jenis pupuk subsidi sebesar 89.235 ton sedangkan alokasi sebesar 37.217 ton atau 42 %. Untuk tahun 2019 usulan kita sebesar 80.895 ton sedangkan alokasi sebesar 16.656 ton atau 20,5 %. Sementara itu luas pertanaman adalah tetap, hal ini meyebabkan kekurangan pupuk bersubsidi di lapangan,”sebut Herlina.

Lanjut Herlina, Dinas Pertanian Pemkab Dairi setiap bulannya telah mengajukan permohonan penambahan alokasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Mei 2019, baik secara tertulis, maupun secara lisan, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut sejak awal.

“Kita telah adakan penambahan/realokasi sebanyak 3 kali, terakhir penambahan pada bulan agustus 2019, sehingga alokasi setelah penambahan adalah sebesar 21.617 ton atau menjadi 27 % dari usulan kebutuhan. Namun jumlah penambahan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk di lapangan, sehingga awal bulan september alokasi pupuk tersebut telah habis digunakan oleh petani di lapangan,”ucapnya.

Untuk saat ini Pemkab Dairi telah mengajukan surat penambahan alokasi pupuk bersubsidi dengan surat Bupati nomor 521.34/3992 Tanggal 5 september 2019 perihal permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada menteri pertanian RI, Amran Sulaiman dan juga kepada Gubernur Sumtera Utara Edy Rahmayadi.

Hasil dari surat permohonan tersebut, menurut Herlina telah ada jawaban secara lisan, bahwa akan diadakan realokasi pupuk bersubsidi antar provinsi dimana Kabupaten Dairi akan mendapat penambahan alokasi.

Akan tetapi penambahan/realokasi antar provinsi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas yaitu surat keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian RI.

Surat keputusan itu saat ini yang sedang ditunggu oleh Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Dairi, agar bisa terbit surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar penambahan/realokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi.

Dengan demikian penambahan/realokasi bisa dilaksanakan oleh produsen pupuk, yang tidak menyalahi secara hukum.

“Kepada para petani di Kabupaten Dairi saya minta dapat memahami kondisi kekurangan pupuk bersubsidi dilapangan. Tetap bersabar, berbagai upaya telah kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut,”ungkapnya.

“Kita senantiasa tetap harus optimis, masalah ini akan cepat teratasi, kita akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pertanian RI, agar SK realokasi ini segera terbit. Kami berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat ini masalah ini akan teratasi”pintanya

Bagi petani yang tanamannya sudah mendesak untuk  di pupuk, bisa menggunakan pupuk non subsidi, sehingga proses pertumbuhan tanaman tidak terganggu.

Bagi petani yang akan bertanam khusus komoditi padi dan jagung diharapkan untuk menunda dulu pertanamnya sampai penambahan alokasi turun, akan tetapi jika sudah sangat mendesak sekali bisa menggunakan pupuk non subsidi.

“Intinya kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Kabupaten Dairi saja, namun  kondisi ini terjadi juga di beberapa kabupaten/kota di provinsi di Sumatera Utara. Dan masalahnya adalah hampir sama yaitu bahwa jumlah alokasi pupuk bersubsdi jauh dibawah jumlah usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten”, terang Herlina (gun,s)