Penjaringan P2KD Di Desa Lae Pangaroan Diduga Tidak Transparan

105
Kantor Kepala Desa Lae Pangaroan.

Dairi, Parongil-dibaktinews.com

Penjaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Desa Lae Pangaroan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diduga tidak transparan. Pasalnya proses penjaringan yang dilaksanakan di rumah ketua BPD tidak dihadiri perangkat desa.

Hal itu disampaika salah seorang perangkat desa kepada wartawan, Selasa (6/8/19) di Kantor Kepala Desa Lae Pangaroan. Disebutkannya proses penjaringan yang dilakukan Ketua BPD, Disron Sinurat, Kamis (18/7/19) yang lalu tidak sah secara hukum. Karena rapat dilakukan di rumahnya dan tanpa dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

“Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Pasal 7 salah satu poinnya,  P2KD dibentuk oleh BPD melalui rapat Paripurna BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat,”kata perangkat Desa berinisial STR.

Disebutkannya sehari setelah rapat yang mereka lakukan, Jumat (19/7/19) langsung dilakukan rapat penetapan P2KD terdiri dari 7 orang yang sudah mereka pilih.  Saat rapat yang berlangsung di Kantor Kepala Desa, warga yang keberatan dengan penetapan tersebut meminta penjarinagan P2KD dibatalkan dan diulang lagi.

“Namun, jawaban dari Ketua BPD saat itu menyampaikan, kalau waktunya sudah mepet dan terakhir penetapan hari ini. Begitu juga dengan jawaban mantan Kepala Desa Sopar Doloksarib dikatakannya, kalau penetapan P2KD ini gagal dilakukan, berarti gagalah pemilihan Kepala Desa di sini,”sebutnya.

Mewakili warga desa setempat, STR meminta kepada Bupati Dairi agar meninjau ulang P2KD yang telah ditetapkan, karena diduga tidak transparan dan ada kongkalikong.

“Kami takutkan pemilihan Kepala Desa nantinya, akan penuh kecurangan. Karena P2KD kemungkinan orang-orang titipan,”ungkapnya. (gun’s)