KPU Dairi Berikan Bimtek Kepada Operator Parpol Peserta Pemilu 2019

682
Veryanto Sitohang saat memberikan materi Bimtek kepada operatot Parpol peserta Pemilu 2019

DAIRI, Sidikalang-dibaktinews.com

Bertempat di Hotel Beristera jalan Sidikalang-Medan, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Jumat (14/12/18), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi laksanakan dan berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang aplikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada operator peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPU Dairi Devisi Hukum, Veryanto Sitohang menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan, agar seluruh Partai Politik (Parpol) bisa melakukan penyusunan LPSDK masing-masing untuk Pemilu 2019.  Sesuai tahapan LPSDK ini harus mereka serahkan pada bulan Januari 2019.

“Jadi sesuain tahapan, Parpol peserta Pemilu harus menyerahkan LPSDK. batas waktu penyerahan yang ditentukan pada, 2 Januari 2019, pukul 18.00 WIB,”kata Vertanto.

Disebutkannya dalam kegiatan Bimtek tersebut, operator Parpol diberi penjelasan mengenai komponen yang wajib dilaporkan. Sehingga masing-masing Parpol dapat menginput data kedalam aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui aplikasi tersebut nantinya masing-masing Parpol  harus melaporkan penerimaan sumabangannya,apakah dari caleg, perseorangan dan kelompok atau badan usaha non pemerintah. Itu semua wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang telah diatur,”ungkap Veryanto.

Melalui Bimtek ini nantiya, diharapkan juga semua Parpol dapat mensosialisasikan penerimaan dana sumbangan kepada para celegnya masing-masing. Adapun batas penerimaan dana sumbangan dari perseorangan  maksimal Rp. 2,5 miliar. Sedangkan untuk kelompok atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp. 25 miliar

“Kami sudah meminta Parpol harus menginput semua dana-dana yang sudah mereka terima. Dan batas penerimaan sumbangan hingga 1 Januari 2019,” sebutnya.

Ketika ditanya sanki yang diberikan kepada Parpol yang tidak meyerahkan LPSDK pada 2 Januri 2019. Veryanto mengatakan, tiadak ada sanksinya, namun itu akan terkait ke Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diserahkan pada 25 April 2019.

“Untuk LPSDK ini memang tidak ada sanksi, tapi akan terkait dengan LPPDK. Jadi kalau mereka tidak menyerahkan nantinya. Caleg yang terpilih atau yang mendapatkan kursi pada Pemilu 2019 bisa didiskualifikasi,”terangnya (gun’s)