Legislatif, Wakil Rakyat Atau Wakil Partai

927
Rinaldi Banurea

DAIRI, Sidikalang-dibaktinews.com

Oleh : Rinaldi Banurea

Legislatif adalah salah satu badan tertinggi dalam negara di indonesia ini, mempunyai peran penting dalam menentukan bagaimana maju mundur nya suatu bangsa dalam teks dan konteks kebijakan,yang pro dan kontra terhadap masyarakat.

Namun semua impian yang di berikan masyarakat hari ini semua purna seperti semut yang hanyut di sungai di telan arus yang deras. eksistensi dan esensi dari lembaga ini sudah tereksploitasi atau disetir oleh segilir orang, ya salah satunya kapal karam yang tumpangi yaitu partai, pemodal/pengusaha.

Medan politik bukan saja bicara soal adu kekuatan atau adu pengaruh tapi cenderung bagi bagi sembako money politik, bukan pula tentang pamer indentitas, atau pamer tokoh yaitu, anak ini dari keluarga ini sebagai latar spanduk atau baliho kampenye.

Yang buat menarik banyak calo, eh si calon dewan yang menang dalam kursi menjadi budak partai dan pemodal. Kenapa, jawabnya simpel karena kita di era demokrasi liberal membebaskan segala hal. Sebagai umpama kerbau saja bisa menjadi dewan kalau mempunyai modal.

Dewan melawan partai dapat mem PAW (penggantian antar waktu) kalau bahasa Pakpak nya i tujangken. Pemodal dan politikus pasti menjadi sahabat dalam kolbu mereka titipkan dewan di pemerintahan sebgai badut, “Menciptakan UU Agar Masyarakt Takut”.

Peran dewan sudah jelas tidak lagi mempunyai gagasan untuk memebantu atau mendegarkan aspirasi rakyat tapi menghabisi namanya angaran sesuai dengan pola masing-masing pasti . yaitu salah satu nya mengembalikan money politik,  proyek main leng dan main perempuan padahal dewan tidak sadar bawah segala fasilitas yang di pakai mulai dari celana dalam adalah dari keringat dan tulang punggng rakyat.

Tapi kenapa bisa sampai seperti itu, karena sudah jelas di redaksi nya dewan adalah rantai makanan yang haus akan uang karena hidup di bawah tekanan. Bagaimana mau bicara tentang gagasan kalau biaya kampanye aja belum pulang, sehinga bersifat patal bagi rakyat. Maka muncul lah nama nya kepentingan dan pengalihan isu.

Kalau lah kita lihat realitas dalam pola kehidupan masyarakat contoh kecil seorang dewan yang dulu dipilih oleh rakyat dari setiap dapil (daerah pemilihan) tidak mampu mendistribusikan apa-apa terhdapat daerah itu sendiri. Baik itu secara material dan imaterial. Kungker aja syukur dan yang paling menyedihkan budaya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme akan tetap melekat dan terus mengalir. Minimnya pendidikan pilitik, penyebabnya masyarkat sendiri masi mau di beli dengan harga Rp.100 -200 ribu.

Di 17 April 2019 akan di laksanakan kembali pemilihan legislatif, wajah baru bermunculan dengan berbagai macam karakter dan strategi. Berbagai macam tapi saya kira pola kampayenya pasti tetap sama seperti  menyebarkan tentang kebenaran, keadilan, tiba-tiba menjadi orang yang humanis.

Tapi model politik lebih banyak ditentukan dengan sifa-sifatnya  konfrontatif ” menang”atau “ kalah”. Politik jauh dari menghormati nilai-nilai kolaboratif atau pembangunan konsensus.

Closing steament  dewan mendistribusikan gaji 10 persen terhadap kedaulatan rakyat, apa bila ada dewan yang mengkampayekan hal ini lah yang mastih kita amini sebagai bull print kedepan. Dan  kita tetap yakin dan percaya terhdap legislatif bahwa dengan uluran tangan dan gagasan setiap persoalan  pasti mempunyai solusi dan harapanya angkatan muda tampil dalam bicara soal partisipasi dan keterwakilan.

Partisipasi dan keterwakilan yang dimaksud adalah bagaimana politik memiliki kemauan untuk mendorong dan mengakomodasi keberagaman masyarakat yang selama ini terpinggirkan, tak terkecuali perempuan.