Kasus Mark Up Pengadaan Tanah Pengadilan Agama, Polisi Amankan 2 Orang Tersangka

930
Kasat reskrim Polres Dairi, AKP Doly Nelson Nainggolan saat menggelar press release kasus mark up pengadaan tanah

DAIRI, Sidikalang-dibaktinews.com

Satreskrim Polres Dairi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial, SH pegawai Pengadilan Agama Sidikalang dan DAK Kepala Desa Sitinjo Induk, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi atas kasus mark up pengadaan tanah Pengadilan Agama Sidikalang tahun anggaran tahun 2012. Akibatnya perbuatan kedua tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp, 923 juta lebih.

Kapolres Dairi, AKBP Erwin Wijaya Siahaan SIK melalui Kasat Reskrim AKP Doly Nelson Nainggolan kepada wartawan, Jumat (6/7/18) saat melakukan press release mejelaskan, penahanan kedua tersangka atas kasus mark up pengadaan tanah seluas 3000 m2 untuk pengadilan Agama Sidikalang pada 14 Desember 2012.  Dana anggran Dipa APBN Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1,5 Milyar.

“Kedua tersangka kami tahan karena saat itu, SH menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan DAK sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah bernama, Albi boru Silalahi yang akann menjual tanah seluas 3000 m2 yang berda di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi,”kata Doly.

Disebutkan Doly, pemilik tanah Albi boru Silalhi telah menerima hasil penjualan tanah sebesar Rp. 500 juta rupiah yang diterima langsung dari DAK di Kantor cabang BRI Sidikalang.

“Hasil penyidikan dari pemilik tanah diketahui penjualan tanah hanya senilai Rp. 500 juta. Nilai itu tidak sama dengan yang tertulis di cek pembayaran yang berjumlah, Rp. 1,5 Milyar,”ucap Doly.

Menurut Doly, bukti lain yang menguatkan perbuatan kedua tersangka yakni, satu lembar kwitansi asli warna hijau tertulis, satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah tertanggal 14 Desember 2012.

“Bukti lainnya, satu lembar kwitansi asli warna hijau terulis, tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah tertanggal 13 Mei 2013,”terang Doly.

Ditambahkan Doly, dalam kasus ini penyidik juga telah memeriksa dan memintai keterangan sejumlah saksi antara lain, Pemilik tanah, Ketua panitia pengadaan, PPSPM, Bagian Pengeluaran, Pihak Bank, Ahli dan KPPN.

“Atas perbuatan yang dilakukan, kedua tersangka dikenakan pasal 2 Ayat (1)  Sub Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tertang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e dan Pasal 56 KUHPidana,”terangnya. (gun’s)