Ratusan Masyarakat Peduli Pilkada Dairi Unjuk Rasa Di Kantor Panwaslih

3274
Masyarakat Peduli Pilkada Dairi saat melakukan unjuk rasa

DAIRI, Sidikalang-dibaktinews.com

Ratusan masa yang tergabung dalam masyarakat peduli Pilkada Dairi lakukan unjuk rasa di depan Kantor Panwaslih Dairi jalan Pegagan Sidikalang, Senin ( 2/7/18) sekira pukul 11.00 WIB. Dalam tuntutannya masa meminta kepada Panwaslih Dairi untuk mengusut keabsahan ijazah calon Bupati Dairi nomor urut 2, Eddy Keleng Ate Berutu.

Masa pengunjuk rasa yang jumlahnya sekitar tiga ratusan orang bergerak dari Kantor Golkar jalan Sihar Hutauruk menuju Kantor Panwaslih Dairi dengan berjalan kaki. Dengan membawa sepanduk bertulisan, tuntut perkara ijazah kandidat calon Bupati nomor urut 2, Eddy Keleng Ate Berutu. Ratusan masa juga menyayikan lagu penyemangat “Maju Tak Gentar, Bela Yang Benar,” sepanjang jalan.

Sesampainya di depan Kantor Panwaslih, Koordinator aksi, Sutan Sihombing mengatakan, kalah menang dalam Pilkada adalah hal biasa, namun menjadi petarung dengan cara yang tidak mematuhi hukum sangatlah memalukan.

“Siapapun yang menang dan terpilih sebagai Bupati kami akan terima dan dukung, tapi kami tidak setuju kalau ada peserta atau calon Bupati  yang melanggar aturan. Untuk itu calon Bupati yang melanggar aturan harus didiskualifikasi oleh Panwaslih,”ucap Sutan.

Disebutkan Sutan, sedikitnya ada 10 pelanggaran data dalam berkas pencalonan pasangan nomor urut nomor 2, dimana ijazah SD tertulis atas nama Eddy K Berutu, Surat keterangan pengganti STTB SMP yang hilang tertulis nama Eddy Keleng Ate Berutu, Surat pengganti STTB SMA yang hilang tertulis nama, Eddy Berutu, Tempat lahir di ijazah SD tertulis di Medan, Tempat lahir di ijazah SMP tertulis di Dolok Ilir dan tempat lahir ijazah SMA tertulis di Laras.

Ratusan masa saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Panwaslih Dairi

Legalisir surat keterangan pengganti STTB SMP dan SMA yang hilang tidak diketahui oleh Kepala Dinas bersangkutan, Laporan kehilangan STTB SMP tertanggal 4 Desember 2017, sementara surat keterangan pengganti STTB SMP langsung terbit tanggal 5 Desember 2017 (Tidak masuk akal) dan tidak ada nomor ijazah/STTB SMA yang hilang dalam surat laporan kehilangan ke Kepolisian.

“Data yang tidak konsisisten tersebut telah mencederai proses demokrasi di Kabupaten Dairi. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, calon Bupati yang tidak memenuhi aturan harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat dan jelas-jelas melanggar aturan yang berlaku,”tegas Sutan

Menurut Sutan, sesuai Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama harus mendapatkan penetapan pengadilan. Sementara itu penetapan pasangan calon sudah berakhir pada bulan Februari 2018, sebagaimanan PKPU nimor 2 tahun 2018.

Sedangkan calon nomor 2, baru mendapat putusan pengadilan atas perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pada bulan Mei 2018, artinya putusan pengadilan tersebut tidak ada pada saat penetapan pasangan calon yang berakhir pada  bulan Februari 2018. Sehingga berkas pencalonan pasangan calon nomor urut 2 dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

“Oleh karena itu kami masyarakat Peduli Pilkada Dairi, menolak hasil Pilkada Dairi yang mengikut sertakan pasangan calon yang tidak taat hukum dan tidak taat administrasi. Mendesak Panwaslih dan KPU Dairi untuk tidak melakukan rekapitulasi/penetapan hasil pemungutan suara, karena Pilkada Dairi cacat hukum. Kami juga mendesak panwaslih untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang jelas-jelas melanggar aturan main Pilkada. Karena syarat-syarat yang diajukan batal demi hukum,”terang Sutan.

Sementara menaggapi tuntutan masa tersebut, Panwaslih Dairi bagian pelanggaran Pandapotan Napitupulu menjelaskan, Sebelumnya Panwaslih juga sudah menerima laporan pengaduan dari Ketua tim pemenangan calon Bupati Dairi nomor urut 1, Binari Butar-butar terkait permasalahan ijazah calon Bupati nomor 2.

“Kami akan menindaklanjuti laporan yang masuk dan akan diteliti terlebih dahulu sesuai undang-undang yang berlaku. Karena kami bekerja sesuai prosedur yang ada dan kami akan proses laporan ini dalam 5 hari kerja sejak laporan ini kami terima,”kata Pandapotan. (devi)